Sejarah
Bermula dari bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada September 2018 di Kota Palu Sulawesi Tengah, UNFPA Indonesia mengundang Yayasan Kerti Praja (YKP) untuk terlibat dalam memberikanrespon terhadap bencana di daerah tersebut, khususnya dalam mitigasi dan rehabilitasi. Walaupun menjadi pengalaman pertama bagi Yayasan Kerti Praja dalam program kebencanaan, namun saat itu YKP berhasil mengimplementasikan program dengan baik. Program respon bencana di Palu tersebut, menjadi awal mula terbentuknya divisi YKP Humanitarian. Sejak saat itu, selain melanjutkan kerjasama dengan UNFPA, YKP menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga seperti The Americares Foundation, SIAP SIAGA PALLADIUM dengan dukungan DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), dan Save The Children Indonesia. Dalam kerjasama dengan UNFPA Indonesia, YKP Humanitarian terlibat dalam Country Program (CP) Siklus 10 kerja sama antara UNFPA dengan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak; kesehatan reproduksi yang terintegrasi; kesetaraan gender dan eliminasi praktik berbahaya; partisipasi remaja yang bermakna; serta data terpilah dan terpusat.
Prinsip
YKP Humanitarian memiliki komitmen yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan pada setiap implementasi program, diantaranya:
1. Pelokalan
Program yang difasilitasi oleh YKP Humanitarian sebagian besar berada pada wilayah terdampak bencana. Berdasarkan hal tersebut, dalam implementasi program, YKP Humanitarian memiliki komitmen untuk menjalin kerjasama dengan kelompok atau organisasi lokal sebagai pelaksana yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai situasi dan konteks sosial dan geografi di lokasi program. Selain itu, YKP Humanitarian juga berkomitmen untuk menguatkan kapasitas kelompok dan organisasi lokal dalam hal manajerial dan konsep pengetahuan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan respon bencana.
2. Informed Consent
YKP Humanitarian berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang lengkap mengenai program termasuk meminta persetujuan masyarakat untuk terlibat dalam program yang akan dilaksanakan. Prinsip partisipasi yang suka rela ini juga tercermin dalam mekanisme pendokumentasian (foto, video dan rekaman suara) kegiatan termasuk publikasi dokumentasi dokumentasi tersebut.
3. Konfidensialitas
Segala data dan informasi mengenai penerima manfaat program yang dilaksanakan oleh YKP Humanitarian akan disimpan dengan seksama, dirahasiakan serta dibatasi dalam akses penggunaannya sesuai dengan kebutuhan program. Hal ini bertujuan untuk memastikan konfidensialitas data dan informasi, khususnya pada penerima manfaat dengan kasus yang sensitif seperti para penyintas kekerasan berbasis gender (KBG).
4. Community Engagement
Prinsip utama dalam melaksanakan program pada kelompok masyarakat terdampak adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi yang bermakna dari kelompok masyarakat tersebut.
5. Gender Equality and Social Inclusion (GESI)
YKP Humanitarian juga berfokus dalam mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial dengan aktif melibatkan kelompok rentan seperti kelompok perempuan, remaja perempuan serta kelompok disabilitas untuk memiliki posisi dan keterlibatan yang kuat dalam pengambilan keputusan di tingkat kelompok yang lebih besar. Selain itu, YKP Humanitarian juga melibatkan kelompok laki-laki yang stakeholder terkait yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan kebijakan yang kondusif dan sensitif gender. Dalam proses monitoring dan evaluasi, YKP Humanitarian juga berkomitmen untuk melakukan pencatatan dengan segregasi gender, usia, dan kondisi disabilitas.
6. Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)
Sebagai aktor yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, YKP Humanitarian mengadaptasi komitmen global dalam hal perlindungan dari tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual yang dilakukan oleh petugas kemanusiaan pada masyarakat penerima manfaat. YKP Humanitarian telah mengembangkan pedoman dan mekanisme pelaporan PSEA yang terintegrasi yang diterapkan pada setiap pelaksanaan program dan wajib dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam program YKP Humanitarian.
7. Accountability to Affected Population (AAP)
Pada tahun 2024, YKP Humanitarian mulai mengadopsi prinsip akuntabilitas untuk populasi terdampak secara lebih sistematis. Prinsip ini menitikberatkan pada penyediaan kesempatan bagi kelompok terdampak atau penerima manfaat dalam menerima informasi yang lengkap mengenai program, terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait program, serta memberikan penilaian dan umpan balik, termasuk pelaporan isu yang sensitif, seperti tindakan pelecehan dan eksploitasi seksual. Prinsip ini kemudian disusun dalam sebuah mekanisme yang wajib dipatuhi oleh YKP Humanitarian beserta seluruh mitra lokal yang terlibat dalam program.
Ruang Lingkup Program
Sejak terlibat menjadi mitra strategis dari UNFPA Indonesia, YKP Humanitarian melaksanakan program untuk mencapai tujuan, sebagai berikut:
1. Memperkuat kapasitas lembaga di tingkat nasional dan subnasional untuk memastikan akses universal dan cakupan informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi terpadu yang bermutu tinggi, khususnya bagi perempuan, remaja dan pemuda yang paling rentan, dan orang lain dalam situasi rentan, di seluruh rangkaian kemanusiaan dan pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah:
2. Meningkatkan kapasitas lembaga dan komunitas nasional dan subnasional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan dan anak perempuan untuk menjalankan hak-hak mereka dan menerapkan program-program yang mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik yang merugikan, di seluruh rangkaian pembangunan dan kemanusiaan. Kegiatan ini termasuk dalam implementasi indikator minimum pencegahan dan penanganan KBG dalam situasi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah: