Yayasan Kerti Praja sebagai Mitra Global Fund untuk penanggulangan HIV

Data epidemiologi menunjukkan bahwa penularan HIV di Indonesia masih didominasi oleh transmisi seksual. Salah satu pemicu utama tingginya potensi penularan ini adalah besarnya jumlah pelanggan pekerja seks jika dibandingkan dengan kelompok berisiko lainnya. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya konsistensi penggunaan kondom serta masih tingginya prevalensi Infeksi Menular Seksual (IMS) di kalangan pekerja seks itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan program penanggulangan, khususnya yang menyasar kelompok Pekerja Seks Perempuan (PSP) beserta pelanggannya. Langkah strategis ini krusial untuk menekan epidemi HIV melalui jalur heteroseksual serendah mungkin, sehingga angka infeksi baru dapat diturunkan secara signifikan—baik pada PSP, pelanggan, maupun masyarakat luas.

Dalam merespons tantangan ini, Global Fund ATM (AIDS-Malaria-TB) turut memberikan dukungan finansial untuk program penanggulangan HIV di berbagai negara mitra, termasuk Indonesia. Yayasan Kerti Praja, sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus di bidang kesehatan, dipercaya menjadi salah satu mitra strategis dalam mengelola dana dan menjalankan program dari GF ATM tersebut.

Periode program 2016-2017

Melanjutkan dukungan GFATM periode sebelumnya, Indonesia kembali dipercaya untuk memperoleh dukungan dari GFATM melalui mekanisme New Funding Model (NFM) untuk kurun waktu 2016-2017 dengan salah satu target populasi utama PSP dan pelanggannya dimana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menjadi penerima hibah utamanya (Principal Recipient = PR). Kegiatan ini dikelola oleh LSM yang ditunjuk sebagai SR Nasional Program PSP melalui pelaksanaan oleh Implementing Unit (IU) di tingkat kabupaten / kota.

Salah satu SR Nasional tersebut adalah Yayasan Kerti Praja (YKP) yang bekerja di Region III mewilayahi Jatim, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT (19 Kab/Kota). Dalam menjalankan tugasnya di 19 kabupaten/kota tersebut, YKP telah melakukan kerjasama dengan 13 IU yang mewilayahi satu atau lebih kabupaten/kota. 

Tabel 1. Wilayah kerja dan Mitra SR YKP di Region 3 periode 2016-2017

Grafik 1. Capaian Program PSP region 3 periode 2016-2017

Periode 2018-2020

Indonesia kembali dipercaya untuk memperoleh dukungan dari Global Fund melalui mekanisme New Funding Model continue (NFMc) untuk kurun waktu 2018-2020 dengan salah satu target populasi utama Pekerja Seks Perempuan (PSP) dimana Kementrian Kesehatan menjadi penerima hibah utamanya (Principal Recipient=PR). Program penjangkauan pekerja seks perempuan ini dikelola oleh LSM yang ditunjuk sebagai SSR Nasional dan dilaksanakan oleh Implementing Unit (IU) di tingkat kabupaten/kota. 

Yayasan Kerti Praja (YKP) merupakan salah satu SSR Nasional yang bekerja di Region III dengan wilayah kerja Kalimantan, Jawa Timur, Sulawesi, Bali, NTB dan NTT (26 Kabupaten/Kota). Dalam menjalankan program di 26 kabupaten/kota, YKP telah melakukan kerjasama dengan 18 IU yang mewilayahi satu atau lebih kabupaten/kota. Pada akhir semester setiap tahunnya, SSR YKP telah melakukan evaluasi terhadap kinerja semua IU di Region III (yang didasarkan pada indicator manajemen internal organisasi, kegiatan penjangkauan dan rujukan, administrasi dan pelaporan, keuangan dan capaian IU. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, SSR YKP melakukan pembaharuan kerjasama dengan IU sehingga mulai memasuki semester 1 tahun 2019, SSR YKP bekerja sama dengan 17 IU yang menjalankan tugasnya di 26 kabupaten/kota. Satu diantaranya yaitu Kota Kendari tidak kami lanjutkan kerjasamanya karena kinerja yang kurang baik dan merekrut kembali implementing unit baru pada kuartal kedua tahun 2019. 

Pada periode ini, SSR YKP berinovasi mengembangkan metode pelaporan berbasis smartphone dengan memanfaatkan aplikasi open source (Kobo for humanitarian). Aplikasi ini membantu Peer leader/petugas lapangan untuk bisa menginput data langsung melalui perangkat handphone yang dimiliki. Dengan aplikasi ini, beban penginputan data di tingkat manajemen IU juga berkurang sehingga IU bisa fokus untuk fungsi koordinasi dan mentoring.

Tabel 2. Wilayah Kerja dan Mitra IU periode 2018-2020

Grafik 2. Capaian Program PSP region 3 periode 2018-2020

Periode 2021

Indonesia kembali dipercaya untuk memperoleh dukungan dari Global Fund melalui mekanisme New Funding Model continue (NFMc) selama periode 2021 dengan salah satu target populasi utama Pekerja Seks Perempuan (PSP). Program ini merupakan perpanjangan dari skema sebelumnya, yaitu periode GF-NFMc tahun 2018-2020. Pada skema pendanaan ini, Kementrian Kesehatan menjadi penerima hibah utamanya (Principal Recipient = PR) dan UNFPA Indonesia berkedudukan sebagai Sub Recipient (SR). Melalui skema pendanaan ini, program penjangkauan pada pekerja seks perempuan ini selanjutnya dikelola oleh LSM yang ditunjuk sebagai Sub Sub Recipient (SSR) Nasional dan dilaksanakan oleh Implementing Unit (IU) yang ada di tingkat kabupaten/kota. 

Untuk tahun 2021, Yayasan Kerti Praja (YKP) merupakan salah satu SSR Nasional yang bekerja di Region II dengan wilayah kerja yaitu Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan Papua (total sebanyak 32 kabupaten/kota). Dalam upaya menjalankan program di 32 kabupaten/kota tersebut, YKP telah melakukan kerjasama dengan 10 IU yang mewilayahi satu atau lebih kabupaten/kota. Kegiatan pada periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya namun ada perubahan jumlah IU yang menjadi mitra. 

Tabel 3. Wilayah Kerja dan Mitra YKP periode 2021

Pada program periode 2021 ini, implementasi program masih terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 di berbagai daerah menyebabkan adanya variasi pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 32 kabupaten/kota, sehingga berdampak pada pelaksanaan program penjangkauan. Dinamika pengetatan kebijakan PPKM sepanjang 2021 juga berubah-ubah, mengikuti dengan kenaikan jumlah kasus COVID-19 yang ada di beberapa daerah. Sehingga pelaksanaan program menemui beberapa kendala terkait tes HIV, seperti tidak berjalannya mobile VCT karena pemberlakuan kebijakan PPKM, masih banyak KD yang takut untuk tes HIV, terbatasnya jam buka layanan tes HIV akibat kebijakan PPKM, serta keterbatasan reagen di beberapa fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19.

Grafik 3. Capaian Program PSP region 3 periode 2021

Periode 2022-2023

Indonesia kembali dipercaya untuk memperoleh dukungan dari Global Fund melalui mekanisme New Funding Model selama periode 2022-2023 dalam penanggulangan HIV pada salah satu target populasi utama yaitu Pekerja Seks Perempuan (PSP). Indonesia AIDS Coalition (IAC) terplilih selaku penerima hibah utama (Principal Recipient = PR) dan Yayasan Kerti Praja (YKP) merupakan Sub Recipient (SR) yang mendukung pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS dengan bersinergi pada komunitas populasi kunci yang rentan tertular dan menularkan HIV/AIDS. SR YKP memegang wilayah region 3 yang terdiri dari 55 kabupaten/kota dan bermitra dengan 18 Sub Sub Recipient (SSR). Adapun wilayah region 3 adalah sebagai berikut: Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Jombang, Kota Kediri, Nganjuk, Kota Madiun, Sidoarjo, Kota Surabaya, Malang, Pasuruan, Kota Malang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Badung, Buleleng, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Mataram, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Sintang, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Tanah Bumbu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kota Tarakan, Nunukan, Kota Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Sidenreng Rappang, Kota Palopo, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kota Palu, Kota Kendari, Ambon, Maluku Tenggara, Kota Sorong, Fakfak, Manokwari, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Mimika, Kota Jayapura dan Merauke. 

Tabel 4. Wilayah Kerja dan Mitra YKP periode 2021

Pada periode 2022-2023, ada tambahan modalitas tes untuk kelompok PSP yaitu community-based screening (CBS) dengan menggunakan Oral Fluid Test (OFT). Di tahun 2022, masih dalam proses pengenalan alat OFT kepada PL/PE dan stakeholder di daerah sehingga capaiannya belum optimal. DI tahun 2023, pemahaman tentang CBS sudah lebih baik sehingga ada peningkatan capaian CBS didukung pula pada kuartal 4 ada penambahan insentif bagi PL dan PE yang membantu dampingannya melaksanakan CBS. 

Pada periode ini, manajemen kasus untuk PSP yang hidup dengan HIV juga menjadi perhatian. PL diminta untuk tetap mendampingi PSP yang hidup dengan HIV hingga tes viral load dan viral load tersupresi.

Gambar 4. Capaian program region 3 tahun 2022-2023

Gambar 5. Manajemen kasus Region 3 tahun 2022-2023

Dalam usaha mencapai target program, pada setiap periode program, dilakukan kegiatan pendukung sebagai berikut:

1. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas staff pelaksana program 
2. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas PL-PE
3. Pertemuan koordinasi dengan stakeholder
4. Pertemuan koordinasi dan evaluasi antara SR dengan SSR atau SSR dengan IU
5. Kunjungan mentoring dan supervise

Dokumentasi pertemuan koordinasi dan evaluasi